M E R D E K A !!!       

Pemerintahan SBY-Boediono semakin lama semakin memperlihatkan wujud aslinya sebagai Rezim Orde Baru jilid II yang telah menjadi perpanjangan tangan dan antek dari kekuatan-kekuatan Neo Liberal (NEOLIB). Rezim yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat ini semakin memperkaya diri dan memperlebar jurang kemiskinan dengan kaum Marhaen dan membuat bangsa Indonesia melenceng jauh dari cita-cita utamanya yaitu untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kebobrokan rezim ini semakin diperparah dengan membiarkan kondisi kebangsaan kita yang semakin Liberal. Sistem ekonomi dan politik liberal yang diadopsi mentah-mentah oleh rezim akan semakin membawa kita kedalam kehancuran.

            Bobroknya lembaga-lembaga hukum di era SBY - Boediono yang juga menjadi persoalan bangsa hari ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya gagal dalam melakukan reformasi hukum sebagaimana yang dijanjikan dalam program 100 hari, akan tetapi juga gagal dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Institusi hukum hari ini tidak lagi dapat dipercaya oleh rakyat sebagai lembaga yang independen yang dapat meletakkan setiap warga negaranya dalam kedudukan hukum yang sama, apalagi semenjak terkuaknya kehadapan publik bahwa dalam institusi hukum terdapat banyak markus-markus (makelar kasus)  yang berkeliaran. Di sisi lain, banyak kasus-kasus kecil yang dieksekusi oleh pengadilan, seperti kasus nenek minah yang divonis 1,5 bulan karena mencuri 3 buah kakao dan kasus Prita Mulya Sari yang divonis denda 204 juta, sedangkan berbagai kasus besar seperti kasus KPK-Polri hingga kasus Bank Century tidak mampu dituntaskan. Ini menjadi bukti bagi rakyat bahwa hukum ternyata hanya berlaku pada rakyat kecil akan tetapi tidak berlaku terhadap ‘warga negara kelas atas’ seperti para koglomerat, koruptor, penegak hukum, menteri, Wakil Presiden maupun Presiden, sehingga kemudian institusi hukum dimata rakyat semakin lemah dan tidak dipercaya.

            Indikasi adanya konspirasi besar yang dilakukan oleh rezim sebagai upaya untuk menutupi kasus talangan dana Bank century, semakin membuat citra institusi penegakan hukum di mata rakyat terpuruk hingga ke titik paling rendah. Kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, hingga munculnya konflik antara ‘cicak vs buaya’ menunjukkan adanya indikasi untuk secara sistematis Rezim orde baru jilid II ini melemahkan institusi penegakan hukum, sehingga kasus Bank Century akan dapat diungkapkan. Uang rakyat sebesar Rp.6,7 Triliun yang dirampok dengan dalih penyelamatan Bank Century tersebut disinyalir mengalir ke dalam TIM sukses pemenangan SBY – Boediono pada Pemilu 2009 yang lalu.

            Aroma busuk perampokan uang rakyat dalam kasus Bank Century perlahan mulai tercium. Kebijakan penyelamatan Bank Century melalui baill out dengan alasan krisis ekonomi global terbukti merupakan kebohongan besar dan terindikasi sebagai upaya untuk menutupi adanya perampokan sistemik yang melibatkan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Boediono (Gubernur BI pada saat itu). Kebijakan ini pun diambil tanpa sepengetahuan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, yang bertugas untuk mengambil kebijakan pada saat itu ketika Presiden sedang menghadiri pertemuan OPEC di Kuwait. Jusuf Kalla juga telah menuturkan bahwa kebijakan itu tidak dapat dibenarkan. Ketidakmampuan SBY sebagai kepala negara dalam menangani persoalan Bank Century inilah yang membuat perampokan uang rakyat tersebut berlangsung secara mulus.

            Lambannya kinerja lembaga PPATK disinyalir merupakan sebuah upaya rezim dalam rangka menyembunyikan bukti aliran dana century, sehingga perampokan uang rakyat yang diduga melibatkan ‘lingkaran dalam istana’ tidak dapat terungkap. Sampai hari ini PPATK baru mampu mengungkapkan 116 transaksi senilai Rp.146,7 milliar dari 51 nasabah, padahal total nilai transaksi sebesar Rp.6,7 Trillun.

            Sementara itu upaya penuntasan kasus Bank Century melalui Panitia Khusus Hak Angket di DPR RI sepertinya juga telah ‘masuk angin.’ Koalisi partai politik pendukung rezim SBY – Boediono tidak serius untuk mengungkap skandal ini karena telah menjadikan kasus ini sebagai alat bargaining kekuasaan. Ketidakseriusan ini nampak dalam proses pemilihan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century yang merupakan konsensus dari partai – partai koalisi pendukung rezim.

Oleh sebab itu, melihat kondisi sebagai berikut :

1.      Ketidakmampuan dalam menuntaskan kasus dana talangan Bank Century

2.      Adanya rekayasa hukum terhadap institusi pemberantasan korupsi

3.      Semakin terpuruknya institusi penegakan hukum

4.      Tidak berjalannya program 100 hari rezim SBY – Boediono

5.      Kondisi kebangsaan yang semakin liberal

6.      Gagalnya SBY – Boediono dalam menyelesaikan krisis kebangsaan dan mensejahterakan rakyat

maka dengan ini, GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA menuntut

“TURUNKAN SBY – BOEDIONO“

MARHAEN MENANG !!!

Pada tanggal 29 Oktober 2009 kepolisian dengan dalih memiliki hak untuk melakukan penahanan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, tuduhan terakhir yang diarahkan pada mereka oleh kepolisian adalah tersangka dugaan kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pengajuan dan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjojo dan Djoko S. Tjandra. Hal tersebut disepakati oleh Kejaksaan Agung dengan penambahan penggunaan pasal pemerasan dalam berkas pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, sesuai dengan fakta hukum, dengan dasar keterangan dari Ari Muladi, Anggoro Widjoyo, Anggodo Widjoyo dan testimoni Antasari Azhar.

            Penahanan atas Bibit dan Chandra dengan tuduhan yang berubah-ubah dan bukti yang kurang kuat, mengindikasikan potensi tindak tidak netral dan tidak memenuhi asas-asas keadilan dalam proses penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Munculnya polemik rekaman rekayasa yang saat ini menjadi rebutan antara Kepolisian dan Mahkamah Konstitusi semakin mempertebal kecurigaan adanya konspirasi untuk melemahkan KPK. Seolah permasalahan ini tidak cukup pelik, terbentuknya Tim Independen oleh Presiden SBY yang dibuat dalam waktu yang singkat dan tidak ada transparansi akan juklak dan fungsi yang jelas diragukan keberpihakannya terhadap kebenaran dan keadilan.

Hal ini semakin memperlihatkan bahwa badan peradilan kita yaitu Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat lagi dipercaya untuk mampu menegakkan keadilan dan menjalankan peran serta tanggungjawabnya dengan netral dan transparan dalam kasus ini.

Maka kami dari elemen-elemen yang peduli pada pemberantasan korupsi menyatakan sikap:

1.      Menolak kriminalisasi terhadap KPK oleh Kepolisian dan Kejaksaan

2.      Siap ditahan seperti Bibit dan Chandra sebagai sesama pejuang pemberantas korupsi

3.      Memberikan dukungan pada KPK untuk upaya pemberantasan korupsi

4.      Keberadaan Tim Independen tidak cukup, lakukan reformasi dalam tubuh Kepolisian dan Kejaksaan

Surabaya, 2 November 2009

Lembaga yang mendukung

1.      KontraS Surabaya

2.      CMARs Surabaya

3.      Savy Amira WCC

4.      GAYa NUSANTARA

5.      LBH Surabaya

6.      AJI Surabaya

7.      SINAR Rakyat INDONESIA

8.      Kelompok Lentera Merah Surabaya

9.      LBH Indonesia Peduli

10.  GMNI Surabaya

11.  Cakra Studi Global Strategis (CSGS)

12.  Paguyuban Arek Suroboyo

13.  Paguyuban Cak & Ning Surabaya

14.  Surabaya Corruption Watch Indonesia

15.  PMII Surabaya

16.  PMII Unair

17.  PMII Tarbiyah IAIN

18.  Forum Mahasiswa Madura

19.  GMNI IAIN

20.  GMNI Fisip Unair

21.  GMNI UNMER

22.  Dewan Pemangku Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi Universitas Airlangga.

23.  D-Care

24.  Pusham Unair

25.  Surabaya Children Crisis Center (SCCC)

26.  Lembaga Pelindungan Konsumen Surabaya (LPKS)

27.  Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)

28.  SATRIA Surabaya

29.  Kantor Hukum Athoilah and Partners

30.  Forum Masyarakat Anti Korupsi Kediri (FORMASI)

31.  Kelompok Studi Gender dan Kesehatan (KSGK) Ubaya

Serikat Dosen Progresif (SDP) Unair

Dunia pendidikan telah memasuki liberalisasi dan komersialisasi yang susah dibendung, produk UU BHP adalah salah satu bentuk nyatanya. Belum lagi selesai dengan permasalahan tersebut, kekerasan acapkali membuat dunia pendidikan tidak mencerminkan sejatinya mereka yang berpendidikan. Kekerasan dalam berbagai bentuk baik yang dilakukan oleh peserta didik ataupun oleh pengajar merupakan bentuk nyata bahwa nilai serta aspek moralitas/mentalitas tidak menjadi perhatian khusus dalam dunia pendidikan. Akibat kontrol yang lemah tersebut Pergaulan bebas yang berakibat pada Free Sex, Narkoba dan Kejahatan lainnya menambah panjang daftar catatan hitam dunia pendidikan di Indonesia. Disamping itu pula profesionalisme Guru serta kesejahteraan para pengajar harus lebih diperhatikan karena banyak kasus diberbagai institusi pendidikan berkaitan dengan rendahnya SDM peserta didik tidak lain karena tingkat profesionalisme tenaga pengajar yang lemah.

Berkaca kepada Negara India, kualitas pendidikan yang tidak menekankan pada pengembangan dan pembangunan Infrastruktur, perlu juga dijadikan sebagai bahan referensi untuk membuat sebuah pola pengembangan pendidikan yang berkualitas. Karena dengan mendorong pembangunan Infrastruktur tanpa sebuah blue print yang jelas maka yang akan terjadi adalah korupsi atas proyek pengadaan serta tidak meratanya upaya pembangunan infrastruktur tersebut di berbagai daerah.

Atas dasar tersebut diatas maka kami Kelompok Cipayung Kota Surabaya yang terdiri dari (GMNI-GMKI-PMKRI-PMII-HMI Kota Surabaya) menuntut Pemerintah untuk:

1. Menghentikan segala macam bentuk Komersialisasi dan Liberalisasi di dalam dunia Pendidikan.
2. Mencabut UU BHP.
3. Mencegah segala macam bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun.
4. Memperhatikan Profesionalisme tenaga pengajar dan kesejahteraannya.

Suabaya, 2 Mei 2009
Kelompok Cipayung Kota Surabaya
(GMNI-GMKI-PMKRI-PMII-HMI KOTA SURABAYA)

Di Kota Pahlawan Surabaya, elemen Mahasiswa yang teridiri dari GMNI, GMKI, PMKRI, PMII dan HMI Kota Surabaya atau lebih dikenal dengan kelompok Cipayung melakukan aksi solidaritas pada tanggal 1 Mei 2009 di depan Grahadi. Aksi kali in menuntut kepada Pemerintah untuk:

1. Menetapkan satu Mei sebagai hari Libur Nasional.
2. Mencabut SKB 4 Menteri.
3. Realisasi Perda yang bersifat protektif terhadap Buruh dari sisten outsourcing yang bersifat eksplotatif.
4. Nasionalisasi Aset-aset Milik Negara.

Aksi solidaritas ini berjalan damai dengan dimulai dari Sekretariat PMKRI kota Surabaya menuju Gedung Grahadi dan Kembali lagi ke Sekretariat PMKRI Kota Surabaya. [end]

————
*)Ketua DPC GMNI Kota Surabaya 2007-2009

Bagi Edward Said dalam bukunya yang berjudul Orientalisme, menjelaskan bahwa rasionalitas barat yang dibangun atas dasar pemikiran positivisme ternyata tidak mampu mengkonstruksi pemikiran yang dianggap berada diluar nalar manusia barat, bagaimana ilmuwan positivis Eropa pada waktu itu tidak mampu merasionalisasikan hasil sebuah perdaban timur bahwa ada sebuah patung yang memiliki lebih dari dua tangan, bagaimana juga sebuah candi besar dapat terbentuk dengan teknologi yang dianggap oleh mereka tidak memadai, begitu juga mereka kehabisan cara berpikir rasionalnya bagaimana sebuah candi bisa berumur ratusan tahun ketika hujan dan panas menjadikan batu sebagai bahan dasar candi dan tidak lapuk.

Pertanyaan-pertanyaan ini membuat barat dalam hal ini secara implisit membuat sebuah kesimpulan bahwa sesuatu yang tidak dapat dirasioanalkan adalah irrasional dan itu biasanya identik dengan adat ketimuran (oriental), bahwa dikemudian hari ditegaskan dalam nalar hegemoni ilmu pengetahuan barat sesuatu yang irrasional, mistik, tidak masuk diakal  adalah timur.

Fenomena ini menjalar dalam waktu dua bulan ini, namun sebagian besar perhatian kita tersita pada perilaku aneh masyarakat Indonesia yang dianggap tidak masuk akal dan irrasional, bahkan ketika pemerintah propinsi Jatim juga tidak mampu merasionalkan hal-hal yang ada dalam kandungan air celupan batu bertuah Ponari. Namun perlahan vonis irrasional ini terus menguat dalam berbagai media namun tidak dalam pola berpikir masyarakat kita kebanyakan. [end]

DR. H. Suprajitno, SE.

Almarhum adalah:
Ketua Alumni GMNI Jatim.
Presidium FKKB
Presidium LKSM

Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh-NYa.
Amien.

Seluruh pengurus DPC GMNI dan kader GMNI se-Surabaya turut berduka cita sedalam-dalamnya.